SINOPSIS THE RAID REDEMPTION MOVIE

Berita bagus mungkin buat perfileman indonesia film buatan anak indonesia ini cukup hebat karena di kenal di dunia,the raid:redemption adalah nama filmnya film ini tergolong dalam film laga yang gosipnya menghabiskan banyak biaya dalam pembuatanya mungkin anda penasaran ini dia sinopsisnya
SINOPSI FILM THE RAID
Di jantung daerah kumuh Jakarta berdiri sebuah gedung apartemen tua yang menjadi markas persembunyian para pembunuh dan bandit kelas dunia yang paling berbahaya. Sampai saat ini, blok apartemen kumuh tersebut telah dianggap tidak pernah tersentuh siapa pun, bahkan untuk perwira polisi yang paling berani sekalipun. Diam-diam di bawah kegelapan dan keheningan fajar, sebuah tim elit SWAT (pasukan khusus) berjumlah 20 orang ditugaskan untuk menyerbu apartemen persembunyian tersebut untuk menyergap gembong narkotik terkenal yang menguasai gedung tersebut.
Tapi ketika sebuah pertemuan dengan seorang pengintai membuka rencana mereka dan berita tentang serangan mereka mencapai sang gembong narkotik, lampu dalam gedung tiba-tiba padam dan semua pintu keluar diblokir. Terdampar di lantai enam dan tanpa jalan keluar, satuan khusus tersebut harus berjuang melawan penjahat-penjahat terburuk dan terkejam untuk bertahan hidup dalam misi penyerbuan tersebut.
The Raid: Redemption secara resmi akan dirilis pada 23 Maret 2012 dan diputar serentak di bioskop-bioskop di seluruh Indonesia dan US (internasional).
Nah lumayankan buat yang suka film laga film ini bisa menjadi favorit film minggu ini.

THE RAID REDEMPTION PHOTOS

AKUNTANSI BIAYA

Akuntansi biaya adalah suatu bidang akuntansi yang diperuntukkan bagi proses pelacakan, pencatatan, dan analisis terhadap biaya-biaya yang berhubungan dengan aktivitas suatu organisasi untuk menghasilkan barang atau jasa. Biaya didefinisikan sebagai waktu dan sumber daya yang dibutuhkan dan menurut konvensi diukur dengan satuan mata uang. Penggunaan kata beban adalah pada saat biaya sudah habis terpakai.
maupun == Definisi ==

Pengertian dan Fungsi Akuntansi Biaya menurut beberapa pakar

• Menurut Schaum

Akuntansi biaya adalah suatu prosedur untuk mencatat dan melaporkan hasil pengukuran dari biaya pembuatan barang atau jasa. Fungsi utama dari Akuntansi Biaya: Melakukan akumulasi biaya untuk penilaian persediaan dan penentuan pendapatan.

• Menurut Carter dan Usry

Akuntansi biaya adalah penghitungan biaya dengan tujuan untuk aktivitas perencanaan dan pengendalian, perbaikkan kualitas dan efisiensi, serta pembuatan keputusan yang bersifat rutin strategis.

Daftar isi  [sembunyikan]  1 Objek biaya 2 Pendekatan akuntansi biaya 3 Revolusi dalam akuntansi biaya 4 Pengajaran dalam akuntansi biaya 5 Manfaat akuntansi biaya 6 Keterbatasan dalam sistem akuntansi biaya 7 Catatan dan referensi

[sunting] Objek biaya

Objek biaya (cost object) atau tujuan biaya (cost objective)^[1] adalah sebagai suatu item atau aktivitas yang biayanya diakumulasi dan diukur. Berikut adalah aktivitas atau item-item yang dapat menjadi objek biaya:

• Produk, Proses
• Batch dari unit-unit sejenis , Departemen
• Pesanan pelanggan, Divisi
• Kontrak, Proyek
• Lini produk, Tujuan strategis

Akuntansi biaya Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas Perubahan tertunda ditampilkan di halaman iniBelum Diperiksa Akuntansi Emblem-money.svg Konsep dasar Akuntan · Pembukuan · Neraca percobaan · Buku besar · Debit dan kredit · Harga pokok · Pembukuan berpasangan · Standar praktik · Basis kas dan akrual · PABU / IFRS Bidang akuntansi Biaya · Dana · Forensik · Keuangan · Manajemen · Pajak Laporan keuangan Neraca · Laba rugi · Perubahan ekuitas · Arus kas · Catatan Audit Audit keuangan · GAAS · Audit internal · Sarbanes-Oxley · Empat Besar Kotak ini: lihat • bicara • sunting
Akuntansi biaya adalah suatu bidang akuntansi yang diperuntukkan bagi proses pelacakan, pencatatan, dan analisis terhadap biaya-biaya yang berhubungan dengan aktivitas suatu organisasi untuk menghasilkan barang atau jasa. Biaya didefinisikan sebagai waktu dan sumber daya yang dibutuhkan dan menurut konvensi diukur dengan satuan mata uang. Penggunaan kata beban adalah pada saat biaya sudah habis terpakai.
maupun == Definisi ==
Pengertian dan Fungsi Akuntansi Biaya menurut beberapa pakar

       Menurut Schaum

Akuntansi biaya adalah suatu prosedur untuk mencatat dan melaporkan hasil pengukuran dari biaya pembuatan barang atau jasa. Fungsi utama dari Akuntansi Biaya: Melakukan akumulasi biaya untuk penilaian persediaan dan penentuan pendapatan.

       Menurut Carter dan Usry

Akuntansi biaya adalah penghitungan biaya dengan tujuan untuk aktivitas perencanaan dan pengendalian, perbaikkan kualitas dan efisiensi, serta pembuatan keputusan yang bersifat rutin strategis. Daftar isi

[sembunyikan] 

   1 Objek biaya
   2 Pendekatan akuntansi biaya
   3 Revolusi dalam akuntansi biaya
   4 Pengajaran dalam akuntansi biaya
   5 Manfaat akuntansi biaya
   6 Keterbatasan dalam sistem akuntansi biaya
   7 Catatan dan referensi

[sunting] Objek biaya
Objek biaya (cost object) atau tujuan biaya (cost objective)[1] adalah sebagai suatu item atau aktivitas yang biayanya diakumulasi dan diukur. Berikut adalah aktivitas atau item-item yang dapat menjadi objek biaya:

   Produk, Proses
   Batch dari unit-unit sejenis , Departemen
   Pesanan pelanggan, Divisi
   Kontrak, Proyek
   Lini produk, Tujuan strategis

[sunting] Pendekatan akuntansi biaya
Ada tiga pendekatan yang biasa dilakukan untuk akuntansi biaya, yaitu biaya standar (standard costing), biaya berdasarkan kegiatan (activity-based costing), dan biaya berdasarkan hasil (akuntansi throughput). [sunting] Revolusi dalam akuntansi biaya
Akuntansi biaya telah mengalami perubahan yang dramatis, dimana perkembangan sistem komputer hampir menghapuskan pembukuan secara manual. Akuntansi biaya kini telah menjadi kebutuhan nyata dalam semua organisasi termasuk bank, organisasi profesional, serta lembaga pemerintah. Dewasa ini telah banyak perusahaan yang memasang metode pabrikasi produk, perdagangan produk, atau pemberian jasa dengan bantuan komputer. Adanya teknologi ini telah sangat memberikan dampak terhadap akuntansi biaya. [2] [sunting] Pengajaran dalam akuntansi biaya
Banyak bahan pelajaran yang diajarkan dalam akuntansi biaya, dimana kesemuanya selalu berkaitan dengan biaya-biaya yang mungkin timbul dalam proses produksi. Pembelajaran yang dilakukan dalam akuntansi biaya antara lain mengenai penentuan harga pokok produk: bersama dan sampingan, harga pokok proses, pembiayaan: biaya variabel dan biaya tetap, biaya overhead pabrik, departementalasi biaya overhead, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja: langsung dan tidak langsung, pengendalian biaya, serta analisis biaya pemasaran. [sunting] Manfaat akuntansi biaya
Akuntansi biaya adalah salah satu cabang akuntansi yang merupakan alat bagi manajemen untuk memonitor dan merekam transaksi biaya secara sistematis, serta menyajikan informasi biaya dalam bentuk laporan biaya. Manfaat biaya adalah menyediakan salah satu informasi yang diperlukan oleh manajemen dalam mengelola perusahaannya, yaitu untuk perencanaan dan pengendalian laba; penentuan harga pokok produk dan jasa; serta bagi pengambilan keputusan oleh manajemen.[3] [sunting] Keterbatasan dalam sistem akuntansi biaya
Dalam akuntansi biaya juga terdapat beberapa kekurangan yang menyertainya, terutama dalam sistem akuntansi biaya yang telah ketinggalan zaman. Gejala-gejala dari sistem biaya yang ketinggalan zaman diantaranya ialah hasil dari penawaran sulit dijelaskan, harga pesaing nampak lebih rendah sehingga kelihatan tidak masuk akal, produk-produk yang sulit diproduksi menunjukkan laba yang tinggi, manajer operasional berkeinginan menghentikan produk-produk yang kelihatan menguntungkan, marjin laba sulit dijelaskan, pelanggan tidak mengeluh atas biaya naiknya harga, departemen akuntansi menghabiskan banyak waktu hanya untuk memberi data biaya bagi proyek khusus, dan biaya produk berubah karena adanya perubahan peraturan pelaporan.[3] [sunting] Catatan dan referensi

   ^ Carter, William K. (2009). Akuntansi Biaya. Salemba Empat. ISBN 978-981-4227-85-8.
   ^ Maher & Daken; Akuntansi Biaya; ed. 4; jilid 1; p. 11; Erlangga; Jakarta:1997
   ^ a b Erlina, SE; Fungsi dan pengertian akuntansi biaya; Fakultas Ekonomi Unibersitas Sumatera Utara, dalam situs Perpustakaan USU dalam format PDF

Books-aj.svg aj ashton 01b.svg Artikel bertopik akuntansi ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. Kategori:

   Akuntansihttp://id.wikipedia.org/wiki/Akuntansi_biaya

Apakah Kasir itu Staff nya Chief Accountant?

Kasir, memang salah satu posisi strategis yang di perusahaan-perusahaan non-bank kerap menjadi dilematis. Bagaimana tidak strategis, kasirlah yang mengumpulkan sekaligus menditribusikan uang (kas) perusahaan. Menjadi dilematis apabila di satu sisi kasir pegang fisik uang dan cek, sementara di sisi lainnya dia juga menjalankan fungsi pencatatan kas.
Lalu, “Apakah kasir itu staffnya chief accountant atau direktur?” Tanya Mitha via telepon, dengan nada setengah kesal dan putus asa.
Mitha (nama saya samarkan), salah satu mantan staf saya yang sekarang sudah menjadi chief accountant di salah trading company, bersungut-sungut lantaran sang kasir tidak menjalankan instruksinya.
Yang bikin Mitha putus asa, direktur perusahaan yang menurut Mitha “ada hati” sama sang kasir malah membela dengan mengatakan:

She (kasirnya) is my staff, not yours. She’s supposed to report to me as a director, not you.

Ya, direkturnya memang bule (expat,) karena kebetulan perusahaan dimana Mitha bekerja adalah perusahaan PMA.
Secara eksplisit direkturnya mengatakan kepada Mitha bahwa kasir bukan bawahannya chief accountant, tetapi bertanggungjawab langsung kepada direktur. Dan bagi Mitha itu tidak benar, tetapi dipaksakan karena “ada unsur asmara.”
“Mitha, kamu terlalu apriori, buru-buru mengkaitkan pekerjaan dengan urusan pribadi,” saya membuka obrolan ketika akhirnya kami bertemu (makan siang.) Hubungan saya (penulis) dan Mitha sudah seperti kakak-adik, mungkin karena saya cukup lama menjadi mentornya, meskipun sampai sekarang dia masih memanggil saya “Pak” atau “Babeh” dalam situasi informal.
“Nggak lah beh. Rumor direktur ada hubungan asmara dengan kasir itu sudah menjadi pergunjingan semua orang di tempat kerja saya,” Mitha menyanggah.
“Kalau mereka doyan gosip, apa kamu juga harus ikut-ikutan gosip? Level kamu, sebagai Chief Accountant, sudah bukan staf biasa, mestinya tidak ikut-ikutan seperti itu,” saya mengingatkan.
Mendapat teguran seperti itu, Mitha akhirnya menjelaskan bahwa kekesalannya bukan karena gosip hubungan asmara itu. Lebih tepatnya dia bingung lantaran:

• Di satu sisi, Mitha bisa mengerti bahwa dirinya tidak boleh mencampuri urusan penerimaan dan distribusi kas—karena rentan terhadap penyelewengan.
• Di sisi lainnya, pencatatan (penjurnalan) kas harian dijalankan oleh kasir. Bagimanapun juga akurasi dan ketepatwaktuan input kas ke dalam sistem akan mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan. Akurasi dan ketepatwaktuan laporan keuangan—termasuk kas—adalah tanggungjawab Mitha sebagai chief accountant.

Seperti sudah saya sampaikan di awal tulisan, fenomena seperti ini memang sudah menjadi pemandangan yang lazim di perusahaan-perusahaan non-bank, terutama sekali yang berskala kecil hingga menengah. Kasus Mitha di atas hanya salah satu diantara banyaknya keluhan yang pernah saya terima.
Kasus Mitha saya angkat menjadi tulisan karena saya pikir, mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan belajar—terutama bagi kawan-kawan mungkin saja menjadi seorang kasir atau chief accountant, atau bahkan direktur di masa-masa yang akan datang. Kita tak pernaah tahu bukan?
Pertanyaannya: Diantara Mitha dan direkturnya, siapa yang benar?
Oke. Kita tak perlu mencari siapa yang benar atau salah. Pertanyaannya kita ubah menjadi:

Posisi kasir, bertanggungjawab langsung kepada chief accountant atau direktur perusahaan?

Ini salah satu wujud dari kerancuan pandangan mengenai perbedaan antara “Akuntansi” dan “Keuangan.” Batasnya memang sangat tipis, terlebih-lebih bagi masyarakat awam.
Bagi publik—termasuk manajemen dan pemilik perusahaan yang lebih banyak berasal dari latarbelakang dispilin ilmu non-keuangan, akuntansi dan keuangan adalah sama, bisa ditukarposisikan, dan bisa dicampuradukan.
Kerancuan pandangan publik terhadap akuntansi dan keuangan, jelas terlihat dari berbagai contoh kasus. Misalnya: Iklan lowongan yang berbunyi:
“Dicari Credit Analyst. Syarat: S1 Akuntansi”
Bayangkan, orang HRD yang nota benanya adalah orang manajemen, yang mestinya tahu persis job description masing-masing posisi/jabatan, masih bingung membedakan antara posisi akunatnsi (accounting) dengan keuangan (finance.) Untuk posisi credit analyst, yang dicari mestinya orang manajemen keuangan, bukan akuntansi.
“Orang manajemen mana ngerti analisa kredit” kata salah satu rekan HRD manager.
“Lalu, apa kamu pikir orang akuntansi tahu bahwa menyetujui kredit bagi calon debitur yang tidak punya rekening listrik, masih ngekost, tidak punya KTP dan KK, adalah berisiko tinggi? Apa kamu pikir orang akuntansi ngerti bila uang muka kredit dia atas 60% tidak profitable lagi?” saya balik bertanya.
Kalau orang manajemen yang konsentrasinya marketing, produksi atau sumber daya manusia, apalagi lulusan teknik sipil, ya iyalah tak akan bisa melakukan analisa kredit. Tapi kalau orang manajemen yang konsentrasinya keuangan (alias manajemen keuangan) ya pasti ngertilah.
Bukan salah mereka juga. Ketika ditanya “kerja di bagian apa?” misalnya, untuk alasan penyederhanaan lalu kita menjawab “bagian keuangan,” padahal posisi sesungguhnya adalah bookkeeper atau accounts payable, atau accounts receivable.
Sampai pada batas tertentu, perbedaan antara akuntansi dan keuangan mungkin bukan sesuatu yang perlu dijadikan persoalan, apalagi hambatan. Tapi pada titik tertentu, kerancuan batas antara keuangan dengan akuntansi bisa mencitakan kondisi dilematis yang bahkan mungkin lebih besar dibandigkan kasusnya Mitha.
Jika dibuat dalam kalimat singkat: akuntansi (accounting) adalah alat pengukur (measurer), sedangkan keuangan (finance) adalah alat pengelola (manajer.)
Ref: Saya sudah pernah bahas secara singkat di tulisan ini
Sehingga, akuntansi—dalam konteks ini—adalah alat pengukur efektifitas kinerja pengelolaan keuangan dan perusahaan secara keseluruhan.
KASIR, adalah staf pelaksana di bagian keuangan, BUKAN akuntansi. She isn’t supposed to do any accounting tasks. She isn’t accountant anyway, but a finance staff. Sehingga apa yang diakatakan oleh direkturnya Mitha, ada benarnya, bahwa: kasir tidak bertanggungjawa langsung kepada chief accountant. Tetapi juga tidak bertanggungjawab langsung kepada direktur.
Jika ada bagian keuangan, kasir mestinya bertanggungjawab kepada manajer keuangan. Manajer keuangan kemudian bertanggungjawab kepada Treasurer. Di ujung paling atas, treasurer bertanggung jawab kepada Chief Financial Officer (CFO) alias direktur keuangan.
Lalu, bagimana dengan tugas pencatatan (penjurnalan) kas ke dalam buku perusahaan? Apakah boleh dikerjakan oleh seorang kasir?
Idealnya tidak boleh. Kasir yang pegang uang, tidak boleh sekaligus menjalankan fungsi pencatatan (penjurnalan). Jika itu sampai terjadi, cepat atau lambat akan menjadi celah kelemahan sistim pengendalian kas yang paling rentan dibobol oleh tindak penyalahgunaan (penyelewengan).
Mestinya, sekalilagi dalam kondisi ideal, kasir hanya menjalankan fungsi pengumpulan dan pendistribusian kas semata, tak lebih dan tak kurang. Sedangkan pencatatan (input jurnal) dan pengelolaan data dilakukan oleh seorang cash accountant yang ada di bawah chief accountant seperti Mitha. Jika tidak ada ‘cash accountant’ maka pencatatan dilakukan oleh masing-masing accountant (jika A/R dilakukan oleh A/R accountant, atau jika A/P dilakukan oleh A/P accountant).
Untuk lebih konkretnya, saya buatkan contoh kasus:

Hari ini, Sabtu, adalah jadwal pembayaran kepada supplier. Katakanlah tidak ada cash accountant. Nah, A/P accountant menyerahkan daftar utang (A/P) jatuh tempo—dilengkapi dengan nota-nota—yang harus dibayar hari ini, kepada kasir.
Selanjutnya, kasir menyiapkan cek dan kas berdasarkan daftar tersebut, lalu membayarkannya kepada supplier. Selesai pembayaran, daftar A/P, voucher dan nota yang terbayar dikembalikan ke A/P accountant dengan stempel “LUNAS,” lengkap dengan tanda terima pembayaran dari supplier.
Dari nota dan voucher A/P yang telah distempel LUNAS (disertai dengan tanda terima pembayaran), A/P accountant memasukan jurnal:
[Debit]. Utang Dagang (A/P) = xxxx
[Kredit. Kas = xxxx

Dengan demikian, maka otomatis pekerjaan pencatatan kas juga terlaksana dengan lancar tanpa perlu mencampuradukan tugas kasir (finance staff) dengan accountant. Selanjutnya, tinggal chief accountant melakukan verifikasi (setiap menjelang hari kerja berakhir) antara voucher lunas dengan input payment (pelunasan) yang dilakukan oleh A/P accountant—tanpa perlu menganggu kasir.
Prosedur serupa, juga bisa dilakukan untuk kas masuk. Hanya saja yang terlibat disini adalah A/R accountant.
Jika tidak ada cash accountant, sedikit permasalahan akan timbul saat menjelang penutupan buku, yaitu: pekerjaan rekonsiliasi kas (kecil maupun bank). Tidak mungkin rekonsiliasi kas dilakukan oleh A/P accountant maupun A/R accountant. Supaya tidak melibatkan kasir, pekerjaan ini bisa dilakukan oleh chief accountant itu sendiri.
Tentu. Untuk kelancaran operasional sehari-hari, bagaimanapun juga, koordinasi antara kasir dan para akuntan (A/R, A/P, Fixed Asset, Tax dan Chief Accountant) tetap harus berjalan dengan baik. Bukan hanya dengan kasir, para akuntan juga harus membangun koordinasi dan partnership kerja yang baik dengan semua bagian di dalam perusahaan.
Itulah jawaban saya terhadap pertanyaan Mitha tentang: “Apakah kasir itu staf-nya chief accountant atau direktur?” Yang jelas semua staf termasuk chief accountant ya stafnya direktur. Hanya saja, direktur mestinya membangun alur sistim kerja yang sistematis bagi setiap bawahannya, termasuk yang di bagian akuntansi maupun keuangan, sehingga tidak terjadi tumpang tindih tugas di satu sisinya, dengan tetap bersinergi di sisi lainnya. Selamat berakhir pekan.

About the Author

Administrator

Seorang Akuntan yang prihatin akan mahalnya biaya pendidikan dan bahan ajar, khususnya terkait dengan bidang Akuntansi, Keuangan dan perpajakan di Indonesia. Dengan segala keterbatasannya dia ingin memberi manfaat bagi orang banyak di wilayah yang dikuasainya, yaitu: Akuntansi, Keuangan dan Pajak.

•  
•  
•  
•  
•  

More articles by Administrator »

3 comments »

Source: http://jurnalakuntansikeuangan.com/2012/03/apakah-kasir-itu-stafnya-chief-accountant-dilematis/#ixzz1ouXEuNQj

About Author

Administrator

Seorang Akuntan yang prihatin akan mahalnya biaya pendidikan dan bahan ajar, khususnya terkait dengan bidang Akuntansi, Keuangan dan perpajakan di Indonesia. Dengan segala keterbatasannya dia ingin memberi manfaat bagi orang banyak di wilayah yang dikuasainya, yaitu: Akuntansi, Keuangan dan Pajak.

Source: http://jurnalakuntansikeuangan.com/2012/03/bagimana-caranya-menjurnal-modal-usaha-berasal-dari-utang/#ixzz1ouQspN5O

Bagaimana caranya menjurnal modal usaha berasal dari utang?

Persisnya, uang pinjaman untuk mendirikan usaha itu dicatat sebagai utang atau modal? Sebelum pusing-pusing berpikir tentang bagaimana caranya menjurnal modal usaha berasal dari utang, menurut anda apakah pertanyaan ini wajar? Silahkan ambil waktu beberapa detik atau menit untuk berpikir… Fokuskan pikiran anda di sini: “modal usaha berasal dari utang….” atau dibalik “utang untuk modal usaha”… Apakah itu mungkin?
Bayangkan bentuk NERACA. Dari sana anda bisa melihat bahwa “utang” dan “modal” adalah dua hal yang samasekali berbeda. Utang adalah kewajiban (liability), sementara modal adalah ekuitas (equity). Lalu darimana istilah “modal usaha berasal dari utang” atau “modal yang bersumber dari utang”? Utang ya utang, modal ya modal—meskipun sama-sama berada di sisi passiva.
‘Modal-usaha-berasal-dari-utang’ ini adalah istilah rancu yang bagi masyarakat awam mungkin terdengar wajar, sehingga bisa dimaklumi. Tetapi akan menjadi aneh, jika mindset (pola pikir) seperti itu digunakan oleh orang yang menyebut diri sebagai “orang keuangan”—apalagi orang akuntansi, terutama ketika berbicara tentang perusahaan yang berbetuk perseroan terbatas (PT).
Saya ingin menegaskan: TIDAK ada modal yang berasal dari utang, terutama di perusahaan-persuhaan yang berbentuk perseroan terbatas (PT.)
Jika yang dimaksudkan adalah ASET (kas, persediaan, aktiva tetap) IYA—memang bisa dibiayai dari 2 macam sumber, yaitu:

• Utang atau pinjaman—yang dikenal dengan istilah “debt financing”; dan
• Modal (penerbitan saham)—yang dikenal dengan istilah “equity financing”

Tetapi modal (equity) yang berasal dari utang, sekalilagi, TIDAK mungkin. Untuk kas yang digunakan untuk membeli aktiva tetap atau membiayai operasional perusahaan, jika berasal dari kreditur sudah pasti diakui sebagai “utang.” Mengapa perlu berpikir tentang pengakuan “modal”?
Saya bisa mengerti, kerancuan ini timbul akibat kelaziman pandangan umum yang menggunakan sebutan “modal” untuk menggantikan kata kas dan aktiva-aktiva lainnya yang digunakan untuk membiaya operasional perusahaan atau memulai usaha.
Misalnya: Ketika saya menyarankan agar warung mie rebus sebelah sekalian jual pulsa—supaya saya bisa ngebon, biasanya Mbok Jum jawab: “Ndak ada modal Mas Bro.”
Lalu saya bertanya: “Lho, memangnya Mbok Jum perlu modal, bukankah Mbok Jum bisa pakai uang hasil jualan mie rebusnya untuk beli pulsa ke pengepul pulsa?”.
Mbok Jum menjawab: “Lha ya itu yang Mbok makusdkan, uang hasil jualannya ndak cukup.”
Itu cerita yang lumrah dalam skup usaha mikro, macam warungnya Mbok Jum. Di skala yang lebih besar, ceritanya sedikit berbeda tetapi nuansanya tetap sama; bahwa kas yang digunakan dalam membiayai operasional perusahaan disebut “modal,” apalagi kas yang dipakai untuk memulai suatu usaha, sudah pasti disebut modal.
Sudah bukan rahasia lagi bahwa ada banyak orang cerdas yang bisa sukses menjalankan usaha dengan modal yang minimal, bahkan tak sedikit yang memulai usahanya dengan tanpa modal. Salah satu cara untuk dapat menjalankan usaha tanpa modal adalah dengan utang—pinjam dari bank atau institusi keuangan tertentu atau perseorangan.
Sehingga, istilah cari “utang untuk modal usaha” adalah sesuatu yang lumrah dalam praktek bisnis. Tetapi, dalam adminsitrasi pembukuannya (akuntansi), tetap saja utang dicatat sebagai utang, sementara modal ya tetap dicatat sebagai modal. Mencatat pinjaman sebagai modal adalah kesalahan yang luar biasa fatal, meskipun pinjaman itu dipakai untuk memulai usaha.
“Tapi perusahaan tempat saya kerja, kenyataannya memang memakai pinjaman sebagai modal untuk memulai usaha” mungkin ada yang ngeyel seperti itu.
Supaya tidak perlu ngeyel, saya ada satu contoh kasus:
Bosan menjadi pegawai yang terikat jam kerja dari pukul 9 pagi hingga 5 sore, Adrian berkeinginan untuk memulai usaha.
Untuk memulai usaha Adrian butuh modal Rp 2 Milyar. Adrian memeriksa uang tabungannya hasil bekerja selama beberapa tahun. Setelah ditambahkan dengan harta tak bergerak yang dimiliki, total nilai harta Adrian ternyata hanya sekitar Rp 600 juta.
Dengan proposal (business plan) yang meyakinkan, tanggal 7 Maret Adrian berhasil mengajak Aileen dan Hendro—mantan teman kuliahnya—untuk bergabung dengan menyetorkan modal masing-masing sebesar sebesar Rp 500 juta. Mereka bertiga sepakat untuk mendirikan sebuah perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT.)
Dibandingkan dengan business plan yang membutuhkan Rp 2 milyar, kas yang terkumpul sampai sejauh ini baru mencapai Rp 1,600,000,000 (=600 juta + 500 juta + 500 juta). Itu artinya masih kurang Rp 400,000,000. Bagaimanapun juga mereka tetap akan menjalankan rencana untuk mendirikan perusahaan yang akan diberi nama PT. JAK. Kekurangan uang Rp 400 juta rencananya akan ditutup dengan pinjaman alias “utang” dari Bank.
Tanggal 9 Maret, mereka menemui seorang notaris untuk membuat akte pendirian usaha PT. JAK yang menerbitkan 16,000 lembar saham @100,000 untuk mewakili “MODAL” awal yang disetorkan sebesar Rp 1,600,000,000 oleh Adrian, Aileen dan Hendro.
Dengan membawa Akte pendirian yang dibuat oleh notaris, di hari yang sama (9-Maret) Adrian yang baru saja ditunjuk menjadi Direktur Utama membuat rekening bank atas nama PT. JAK, kemana ketiga pemegang saham (Adrian, Aileen dan Hendro) akan mentransfer uang sebesar Rp 1,600,000,000, seperti yang tercantum di dalam akte pendirian perusahaan.
Tanggal 20 Maret, PT. JAK berhasil memperoleh pinjaman dari Bank ABC sebesar Rp 400,000,000. Sehingga total kas yang terkumpul di rekening bank PT JAK sudah mencapai Rp 2,000,000,000 seperti yang tercantum di business plan (proposal.)
Jika beberapa hari kemudian anda menjadi pegawai accounting PT. JAK, bagaimana anda menjurnal transaksi-transaksi tersebut?
Pertama, anda mencatat transfer uang masuk dari Adrian, Aileen dan Hendro dengan jurnal:
Tanggal 9-Maret-2012:
[Debit]. Kas Bank = Rp 1,600,000,000
[Kredit]. Modal, 6000 lembar saham @100,000 = Rp 600,000,000
[Kredit]. Modal, 5000 lembar saham @100,000 = Rp 500,000,000
[Kredit]. Modal, 5000 lembar saham @100,000 = Rp 500,000,000
(Note: Untuk penerimaan setoran modal Rp 600 juta dari Adrian, 500 juta dari Aileen dan 500 juta dari Hendro, sekaligus penerbitan 16,000 lembar saham @100,000.)
Berikutnya anda menjurnal kredit yang dicairkan dari Bank ABC sebesar Rp 400 juta dengan jurnal:
[Debit]. Kas Bank = Rp 400,000,000
[Kredit]. Utang – Bank ABC = Rp 400,000,000
Dari sini bisa dilihat bahwa: Pada perusahaan perseoran terbatas (PT), adalah tidak mungkin mengakui pinjaman dari bank sebagai “modal”—meskipun itu diperoleh sebelum perusahaan mulai beroperasi. Seperti saya sebutkan di awal: utang adalah utang, modal adalah modal—dua hal yang samasekali berbeda. Sehingga tidak mungkin ada modal yang bersumber dari pinjaman atau utang. Tidak mungkin ada utang untuk modal.
Bahwa nanti kas yang berasal dari pinjaman bank tersebut digunakan untuk membeli aktiva tetap atau membiayai operasional perusahaan, IYA, tentu saja bisa. Itu artinya sebagian dari aktiva perusahaan memang bersumber dari utang. Tetapi tidak ada modal yang bersumber dari utang.
“Bagimana jika utang bank yang Rp 400,000,000 dalam contoh kasus di atas diperoleh sebelum pendirian PT. JAK (tanggal 5 Maret misalnya,) lalu Adrian menyetorkan Rp 1,000,000,000 (=600 juta + 400 juta) sebagai modal? Apakah berarti modal perusahaan yang sebesar Rp 400 juta berasal dari pinjaman atau utang?” Mungkin ada yang berpikir demikian.
Jika demikian, maka itu artinya modal perusahaan memang sebesar Rp 2,000,000,000 (bukan 1,600,000,000 dan TANPA embel-embel utang), sehingga jurnalnya menjadi:
9 Maret 2012:
[Debit]. Kas Bank = Rp 2,000,000,000
[Kredit]. Modal, 10000 lembar saham @100,000 = Rp 1,000,000,000
[Kredit]. Modal, 5000 lembar saham @100,000 = Rp 500,000,000
[Kredit]. Modal, 5000 lembar saham @100,000 = Rp 500,000,000
PT. JAK tidak mengakui adanya utang. Sehingga, tetap saja, pada perusahaan perseroan terbatas (PT), tidak ada modal yang bersumber dari utang, tidak ada utang untuk modal.
“Lho, bagaimana dengan Rp 400 juta yang dipinjam oleh Adrian, bukankah itu digunakan sebagai setoran modal usaha?”
Betul. Tetapi yang punya utang kan Adrian pribadi, ngapain PT. JAK yang repot mencatatnya. Iya kan?
Jika Aileen yang pinjam misalnya, berarti itu utang pribadinya Aileen. Jika Hendro yang pinjam ya utang pribadinya Hendro.
“Bagaimana jika mereka bertiga yang pinjam? Apakah masih bisa disebut utang pribadi mereka?”
Pertama, bank tak mungki memberi satu pinjaman atas nama 3 orang debitur sekaligus. Kedua, kita ‘ndablek-ndablekan’ deh, anggaplah bank-nya ijinkan, tetap saja pinjaman itu pinjaman pribadi mereka bertiga. Tidak ada hubungannya dengan PT. JAK. Kecuali pinjaman tersebut atas nama PT. JAK yang diperoleh setelah PT. JAK berdiri, nah itu bisa dianggap utang perusahaan. Berarti modalnya PT. JAK hanya Rp 1, 600,000,000—seperti di jurnal pertama.
Dibikin berputar-putar seperti apapun, di perusahaan yang berbadan hukum PT, tidak ada modal yang bersumber dari utang. Tidak ada utang untuk modal.
Yang tak kalah perlunya untuk dipahami adalah perbedaan karakter utang dengan modal:

• Utang – Harus dikembalikan pokok plus bunga (baik secara dicicil atau sekaligus) kepada kreditur, terlepas apakah perusahaan untung atau merugi.
• Modal – Dikembalikan dalam bentuk dividen kepada pemagang saham (investor), bila perusahaan dalam kondisi untung. Jika perusahaan merugi, pemegang saham ikut menanggung kerugian tersebut—dalam artian, uang yang diterima tidak perlu dikembalikan.

Ini sangat fundamental untuk diketahui. Ketidakpahaman akan hal ini bisa menjadi sumber kebingungan dan keragu-raguan yang bisa menghantui anda selamanya. Dari perbedaan karakter utang dan modal di atas, jelas terlihat bahwa yang namanya pinjaman (utang) tidak mungkin bisa diakui sebagai modal. Bayangkan jika pinjaman diakui sebagai modal, apa yang akan anda lakukan setiap kali perusahaan membayar cicilan utang? Mudah-mudahan tidak ada lagi berpikir tentang modal usaha yang berasal dari pinjaman. Utang ya utang, modal ya modal.

Administrator

Source: http://jurnalakuntansikeuangan.com/2012/03/bagimana-caranya-menjurnal-modal-usaha-berasal-dari-utang/#ixzz1ouPHfegJ

KONSEP DASAR AKUNTANSI (AKTIVA TETAP)

Mengapa Memahami Konsep Dasar Akuntansi Aktiva itu Penting?
simak yah guys... ;)
Mungkin anda pernah menemukan seseorang yang mengetahui seluk-beluk akuntansi aktiva tetap tanpa tahu itu PSAK atau IAS/IFRS nomor berapa. Dan mungkin anda bertanya-tanya di dalam hati: “koq bisa ya?”
Tentu saja bisa, sebab mereka sudah memahami konsep dasar akuntansi aktiva tetap dengan sangat baik, sisanya mereka lebih banyak menggunakan logika dan intuisi. Sehingga, sekali saja membaca PSAK dan IFRS mereka langsung paham—tanpa perlu menghafalkan nomor PSAK/IFRS/IAS/FASB/GAAP-nya, bahkan mungkin tak perlu mengingat isinya hingga ke titik-dan-koma.
Selain itu, mereka juga tahu persis konsep suatu usaha—bisa dibilang mereka sudah melihat ‘cetak biru’ (blue print) besarnya—memahami siklus dari awal hingga akhir. Tentu saja; capital expenditure, cost segregation, dan fixed asset adalah bagian yang tak bisa dipisahkan dalam siklus suatu usaha.
Ya ya ya.. saya tahu, di kampus anda wajib menghafalkan nomor PSAK atau nomor IFRS/IAS-nya—kalau perlu harus ingat nomor paragraph, judul buku, nama pengarang, dan tahun terbitnya. Jika tidak, maka semua argument anda—meskipun benar—akan dianggap ‘ngarang.com’ dipanggil “TONI” alias ‘waton muni’ (asal ngeyel) tanpa landasan literature yang cukup. Dalam lungkungan ilmiah (akademik) tentulah ini sangat penting. Yah, bagaimanapun juga saya pernah menjadi mahasiswa selama 4 tahun plus 1 tahun plus 2 tahun. Sedikit-banyaknya pernah merasakan hal itu.
Tetapi di dalam lingkungan bisnis yang sesungguhnya, kecuali untuk perusahaan-perusahaan yang sudah Go-Public, mereka (manajemen dan investor) samasekali tak peduli nomor PSAK, IFRS/IAS, FASB/ASC, GAAP, ITF, SAAS/GAAS, AU, APB, COSO Frameworks, Sarban Oxley, you name it, they don’t pawking care—not even give a sh*t. Yang mereka mau adalah: make-sense, feasible, workable, actionable, in-sync with the business flow. Dan yang tak kalah pentingnya adalah: memberi kontribusi nyata bagi pencapaian goal yang telah ditentukan—bukan malah menghambat/membebani dengan birokrasi yang dianggap tak perlu.
Jika seseorang bisa mengingat konsep akuntansi dengan sangat baik tanpa melupakan nomor halaman dan paragraph suatu buku, tentulah itu luar biasa bagus.
Saya pribadi tak punya kapasitas memori sebesar itu—sudah terlalu banyak hal yang harus saya ingat dan pikirkan—sehingga harus realistis untuk memilih antara mencoba (1) mengingat nomor-nomor standar akuntansi; atau (2) hanya memahami konsepnya saja. Dan Seiring bertambahnya waktu, bertambahnya tantangan yang harus dihadapi, bertambahnya masalah yang harus dicarikan solusi, lama-lama saya lebih banyak menggunakan yang kedua.
Belajar teknikal perlakuan akuntansi aktiva tetap (pengukuran, pencatatan & pelaporan) sifatnya wajib—jika tidak, maka ‘sense-dan-logic’ yang dibangun melalui pemahaman konsep jadinya tidak bisa tajam. Tetapi itu bisa nanti, setelah konsep dasarnya dikuasai dahulu.
Bisa saja langsung loncat ke hal-hal yang sifatnya teknikal, namun kemungkinan besar hanya akan menjadi hafalan semata, tahu membuat jurnal tapi tak tahu mengapa jurnalnya seperti itu—bahkan tak tahu mengapa jurnal itu perlu dibuat, tahu cara menghitung penyusutan (depreciation) dalam berbagai metode tapi tak tahu mengapa perlu membuat itu, untuk apa.
Dengan memahami konsep dasar akuntansi aktiva tetap terlebih dahulu, hal-hal teknis sehubungan dengan aktiva tetap (termasuk perlakuan akuntansinya) akan menjadi mudah dipahami, selalu ingat tanpa perlu menghafal, bisa mencari jalan keluar (solusi) jika ada masalah hanya dengan menggunakan logika dan intuisi—tanpa perlu text-book taking.
Nah bagaimana konsep dasarnya?

Konsep Dasar Akuntansi Aktiva Tetap

Konsepnya sederhana:
1. Perusahaan Perlu Fasilitas – Untuk bisa beroperasi secara maksimal, semua perusahaan perlu berbagai macam fasilitas (tanah, gedung/bangunan, peralatan, mesin, furniture & fixture, kendaraan, dan lain sebagainya). Fasilitas yang dibutuhkan bervariasi baik dalam jumlah, ukuran, maupun nilai—tergantung bidang usaha dan skalanya.
2. Fasilitas Adalah Kekayaan Perusahaan – Fasilitas-fasilitas itu adalah bagian dari kekayaan perusahaan sehingga disebut “aset/aktiva” (bersama dengan kekayaan lainnya: kas, piutang dan persediaan.)
3. Fasilitas Perusahaan Tidak Untuk Dijual – Dengan prinsip ‘going concern’ akuntansi mengasumsikan bahwa perusahaan didirikan untuk beroperasi dalam jangka waktu yang lama dan berkesinambungan, oleh sebab itu maka fasilitas-fasilitas ini dianggap sebagai aktiva yang “tetap” digunakan (tidak untuk dijual) dalam jangka waktu lama—sampai fasilitas ini tidak bisa digunakan atau tidak diperlukan lagi. Oleh sebab itu, maka fasilitas ini disebut sebagai “aktiva tetap.”
4. Masa Penggunaan Aktiva Tetap Terbatas - Meskipun dimaksudkan untuk digunakan selamanya, seacara alamiah, aktiva tetap memiliki batas waktu penggunaan produktif. Computer untuk kantor misalnya, meskipun dimaksudkan untuk dipakai selamanya, tetap saja komputer tersebut hanya bisa dipakai selama 5 tahun. Keburu rusak dan tidak bisa diperbaiki lagi.  Dalam akuntansi, lamanya masa produktif suatu aktiva tetap disebut dengan “umur ekonomis” (economical life time.)  Masing-masing aktiva tetap memiliki umur ekonomis yang berbeda.
Dari konsep dasar di atas bisa disimpulkan bahwa: yang disebut dengan aktiva tetap adalah kekayaan perusahaan yang diperoleh tidak dimaksudkan untuk dijual, melainkan digunakan dalam jangka panjang untuk memperlancar operasional perusahaan.

Perjalanan Waktu Aktiva Tetap (Fixed Asset Timelines)

Karena aktiva tetap digunakan dalam jangka panjang, maka aktiva tetap mengalami berbagai macam kejadian (event). Jika profile facebook anda sekarang sudah memiliki timelines, aktiva tetap sejak dahulu sudah memiliki—yang berupa catatan perjalanan sejak pertama hadir di dalam perusahaan hingga tidak digunakan lagi.
Catatan perjalanan waktu (timelines) aktiva tetap seperti di bawah ini (yg di sebalah kiri adalah kejadian-kejadian yang dialami oleh aktiva tetap, sedangkan yg di sebelah kanan adalah jurnal pengakuannya):

Seperti nampak dalam timelines, secara garis besar, perjalanan waktu aktiva tetap melewati 3 fase ([perhatikan yang di sisi kiri):
1. Aktiva Tetap “Diperoleh” – Aktiva tetap bisa diperoleh dengan berbagai cara: (a) dibeli; (b) dibangun; (c) sewa; (d) setoran modal; (e) hibah/sumbangan; dan (d) pertukaran. Pada saat diperoleh (apapun caranya) bisa jadi ada ongkos kirim, bisa jadi ada bea notaries, bisa hadi ada fee untuk makelar. Disamping itu, sebelum aktiva tetap yang diperoleh bisa digunakan dalam operasional perusahaan bisa jadi mengalami bisa jadi proses perbaikan terlebih dahulu, bisa jadi perlu diinstalasi. Apapun kejadian yang terjadi di fase ini (sebelum memasuki fase berikutnya) dianggap masa perolehan.
2. Aktiva Tetap “Digunakan” – Setelah aktiva diperoleh, maka aktiva tetap mulai digunakan. Sepanjang fase penggunaan, aktiva tetap mengalami berbagai kejadian: (a) nilainya menyusut; (b) direvaluasi; (c) diperbaiki; (d) ganti komponen; dan seterusnya, perhatikan timelines di atas.
3. Aktiva Tetap “Ditarik” dari pengunaan – Aktiva tetap “ditarik” atau dihentikan dari pengunaan adalah fase terakhir yang dilewati oleh aktiva tetap. Ada berbagai kemungkinan alasan mengapa suatu aktiva tetap ditarik dari pengunaannya, diantaranya (yang paling lumrah) yaitu: (a) sudah tidak bisa digunakan lagi; (b) sudah tidak dibutuhkan lagi; (c) perusahaan berhenti beroperasi karena alasan tertentu—bangkrut misalnya. Cara penarikannya pun bisa bermacam-macam: (a) dibuang; (b) dijual; atau (c) ditukar.
Masalah-masalah akuntansi aktiva tetap hanya ada di seputaran timelines ini—bermula sejak suatu aktiva tetap “diperoleh” hingga “ditarik” dari penggunaannya. Seperti terhadap event-event ekonomis lainnya, pada setiap kejadian dari masing-masing fase yang dilewati oleh aktiva tetap, akuntansi juga melakukan fungsinya, yaitu:

• Mengukur;
• Mencatat; dan
• Melaporkan

Setiap kejadian yang dialami oleh aktiva tetap di masing-masing fase memerlukan perlakuan (pencatatan, pengukuran dan penyajian laporan) yang berbeda. Nah bagaimana perlakuan akuntansi aktiva tetap untuk setiap kejadian di masing-masing fase ini? Bagimana pengakuan dilakukan untuk masing-masing kejadian? Berapa besarnya nilai yang diakui? Bagaimana menyajikannya di dalam laporan keuangan? Inilah masalah-masalah akuntansi aktiva tetap yang terus berulang dari waktu-ke-waktu. Saya akan bahas, secara bertahap di seri berikutnya.

Source: http://jurnalakuntansikeuangan.com/2012/02/konsep-dasar-akuntansi-aktiva-tetap/#ixzz1ouLmSpTW

PPN masuk Laporan Laba Rugi atau Neraca? (Penjurnalan dan penyajian PPN)

PPN masuk ke Laba-Rugi atau Neraca? Tanya salah seorang pembaca JAK. Seringnya mendengar dan melihat kata “PPN” dalam kehidupan sehari-hari (nyaris setiap kitir belanja ada tulisan PPN) ternyata tidak serta-merta membuat kita sungguh-sungguh ‘ngeh’ apa itu PPN.
Entah karena terlihat sepele di mata kita (saking seringnya kita baca) atau faktor lainnya, yang jelas begiu dihadapkan pada administrasi PPN (fiskal maupun komersial), masih banyak diantara kita yang masih ‘gagap’. Boleh saja kita berpikir “Ah.. toh sudah ada konsultan pajak. Perkara laporan PPN pasti beres,”  nyatanya memang benar bahwa kehadiran konsultan pajak di perusahaan lumayan membuat proses pelaporan PPN menjadi lebih lancar.
Pertanyaannya: Bagaimana dengan administrasi di dalam perusahaan itu sendiri? Apakah yang tersaji di laporan fiskal sudah sinkron dengan apa yang disajikan di laporan komersial?
Dari pengalaman yang sudah-sudah, terutama di perusahaan-perusahaan berskala kecil hingga menengah, saya jarang menemukan catatan komersial perusahaan—khusus PPN—yang bisa sinkron dengan laporan pajaknya. Lebih banyak yang ‘nggak nyambung’ (jika tidak mau disebut kacau.) Lha bagaimana bisa sinkron, wong mau dibawa ke Laporan Laba-rugi atau Neraca saja tidak tahu. Saya khawatir debit-kreditnyapun tak begitu jelas.
Tapi ya tidak apa-apa, yang penting pelaporan pajaknya benar dahulu. Untuk sinskronisasi di laporan komersial bisa dilakukan pelan-pelan. Bagaimanapun juga, sebagian besar dari kita berangkat dari tidak tahu, lalu belajar, membiasakan diri untuk disiplin, lama-lama pasti lancar. Mudah-mudahan tulisan sederhana ini bisa menjadi titik awal untuk mulai merapikan administrasi dalam perusahaan, terutama sekali yang terkait dengan PPN.
Dasar-dasar PPN sudah di bahas di tulisan sebelumnya. Tulisan ini khusus membahas mengenai perlakuan akuntansinya, yaitu: penjurnalan dan penyajian di laporan keuangan. Namun sebelum itu, ada beberapa hal penting yang perlu diketahui sehubungan dengan PPN.

Hal-Hal Penting Untuk Diketahui Sehubungan Dengan PPN

Sekedar kilas balik, berikut ini adalah beberapa hal yang penting untuk diketahui, sehubungan dengan PPN:
1. Nyaris setiap transaksi dagang adalah obyek PPN, namun ada beberapa golongan barang dan jasa yang memang dikecualikan alias tidak kena PPN (lihat daftar kelompok barang/jasa yg dikecualikan di dasar-dasar PPN).
2. Wajib pajak (baik perseorangan atau badan usaha), yang wajib melakukan pemungutan dan pelaporan PPN adalah yang telah berstatus “Pengusaha Kena Pajak” (PKP).
3. Batas minimal omset setahun untuk status PKP adalah 600 juta. Artinya, wajib pajak yang omset per tahunnya 600 juta atau lebih, wajib hukumnya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP). Wajib pajak yang omset per tahunnya masih dibawah 600 juta bisa mengajukan permintaan agar dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, namun TIDAK bersifat wajib.
4. PENJUAL barang/jasa yang telah berstatus PKP, wajib melakukan pemungutan PPN atas setiap barang (mereka) yang terjual, terlepas apakah pembelinya sudah berstatus PKP atau belum.
5. Pembeli barang/jasa yang telah berstatus PKP, berhak menerima “Faktur Pajak”(FP) sebagai bukti bahwa pembeliannya telah dipungut PPN. Baginya, faktur pajak yang diterima atas pembelian ini disebut dengan “Faktur Pajak Masukan” (FPM) yang sering disebut dengan “kredit pajak”. Sedangkan bagi penjual, faktur pajak yang ditebitkan (dikeluarkan) untuk pembeli disebut dengan “Faktur Pajak Keluaran” (FPK).
6. Tarif PPN adalah 10%
7. Besarnya “PPN Dipungut” dihitung dengan = Dasar Pengenaan Pajak x Tarif = Nilai invoice x 10%.
8. Besarnya “PPN Terutang” dihitung dengan = PPN Dipungut – Kredit Pajak (Faktur Pajak Masukan)
9. Transaksi penjuaalan ekspor (ke luar wilayah pabean Indonesia) tarif PPN-nya nol, sehingga PPN-nya otomatis juga nol.
Itu saja. Mengenai ketentuan dasar hukum dan lain-lainnya bisa baca Undang-Undang No. 8/1983 berikut revisinya-revisinya, yaitu Undang-Undang No. 11/1994 dan Undang-Undang No. 18/2000. Mengenai konsep dasar PPN bisa baca seri sebelumnya (Perlakuan Akuntansi PPN: Dasar-dasar Pajak Pertambahan Nilai). Selanjutnya langsung ke perlakuan akuntansi PPN: penjurnalan dan penyajiannya di laporan keuangan.

Menjurnal Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Sebelum jauh-jauh berpikir tentang jurnal PPN, ada baiknya bertanya:
“Perlukah saya membuat jurnal PPN? Perlukah saya menyajikan PPN di Laporan Keuangan perusahaan?”
Jika perusahaannya BELUM berstatus “Pengusaha Kena Pajak” (PKP), maka TIDAK PERLU. Tetapi jika SUDAH berstatus PKP, maka WAJIB untuk melakukan pencatatan (penjurnalan) dan penyajian (pelaporan) PPN di Laporan Keuangan.
“Bagimana saya bisa tahu apakah perusahaan (atau wajib pajak) sudah berstatus PKP atau belum?”
(Untuk rekan-rekan yang sudah veteran pajak, mohon untuk tidak tertawa. Pada kenyataannya banyak masyarakat awam yang belum tahu persis apa itu PKP, termasuk mungkin adik-adik yang baru lulus kuliah.)
Jika saya tidak keliru, surat pengukuhan status pengusaha kena pajak itu berupa selembar kertas, mirif lembaran sertifikat. Bentuknya seperti di bawah ini:

Lembar surat pengukuhan status pengusaha kena pajak ini biasanya diarsipkan bersama-sama dengan NPWP. Kalau anda pegawai accounting yang baru bekerja di suatu perusahaan, ada baiknya anda tanyakan apakah perusahaan sudah ada NPWP dan berstatus PKP.
Jika dibilang sudah ada, minta copy-nya, arsipkan sendiri—agar tidak bingung mencarinya jika suatu saat anda perlu. Jika dibilang belum, minta folder arsip NPWP—katakan bahwa anda perlu photocopy NPWP-nya (sekalian anda periksa apakah ada PKP-nya atau tidak, siapa tahu mereka lupa), bisa jadi juga di simpan di folder akte pendirian perusahaan.
Hal-hal yang terlihat sepele ini sangat sering dispelekan, setelah kena pemeriksaan pajak baru kalang kabut. Bagaimanapun anda akan sangat memerlukan kedua lembar kertas ini untuk hal-hal terkait dengan perpajakan perusahaan yang anda tangani.
Sekarang anda sudah tahu apakah perusahaannya sudah berstatus PKP atau belum.
Jika BELUM PKP, berarti tidak usah pusing-pusing memikirkan PPN:
(a) PEMBELIAN – Jika perusahaannya belum PKP, maka setiap transaksi pembelian (baik itu kena pajak atau tidak), dicatat sebesar “Total Tagihan” yang tertera di nota atau invoice.
Misalnya: anda bekerja untuk PT. JAK yang kebetulan belum PKP. JAK membeli plastik pembungkus barang dagangan di PT. ABC yang kebetulan SUDAH PKP, sehingga atas pembelian tersebut PT. JAK dikenakan PPN 10%, dengan surat tagihan(invoice) sbb:
Plastic bag polypropylene ukuran 8 inch, 200 meter @15,000 = Rp 3,000,000
PPN 10%                                                                                                               = Rp     300,000
Total Tagihan                                                                                                     = Rp 3,300,000
Bagaimana menjurnal tagihan ini? Karena PT. JAK belum PKP maka dicatat sebesar “Total Tagihan”. Sekedar mengingat kembali prosedur menjurnal:
Langkah-1. Akun apa saja yang terlibat? Jawab: (1) Akun “Persediaan Bahan Penolong” karena plastic tersebut digunakan untuk membungkus barang dagangan; dan (2) akun “Utang Dagang” karena pembelian kredit (jika pembelian tunai maka akun yang terlibat adalah akun “Kas”).
Langkah-2. Akun mana yang di sisi debit dan mana yang di kredit? Jawab: Akun “Persediaan Bahan Penolong” saldonya bertambah, karena termasuk kelompok akun aktiva maka dimasukan ke sisi “debit”. Akun “Utang Dagang” saldonya juga bertambah, tapi karena termasuk kelompok akun passive di neraca maka dicatat di sisi “kerdit”.
Langkah-3. Berapa saldo bertambah atau berkurang? Jawab: masing-masing bertambah sebesar Rp 3,300,000 (sebesar total tagihan).
Langkah-4. Bagaimana jurnalnya?
[Debit]. Persediaan Bahan Penolong = Rp 3,300,000
[Kredit]. Utang Dagang – PT ABC = Rp 3,300,000
(Untuk pembelian 200 meter plastic bag di PT. ABC)
Bagimana jika PT. ABC belum PKP? Jelas PT. ABC tidak akan memungut PPN, sehingga surat tagihannya pasti hanya sebesar Rp 3,000,000. Itulah yang dicatat.
Intinya: Setiap pembelian dicatat sebesar total tagihan (lihat angka paling ujung bawah yang ada tulisan ‘Total Tagihan” tidaj usah pedulikan ada PPN atau tidak). Artinya semua tagihan masuk ke akun “Persediaan” atau “Biaya” tergantung apa yang dibeli.
(b) PENJUALAN – Karena PT. JAK belum PKP, maka tidak boleh memungut PPN kepada pembeli. Sehingga, setiap penjualan dicatat sebesar nilai barang yang dijual saja.
Misalnya: PT. JAK belum PKP, menjual barang dagangan kepada PT. XYZ sebesar Rp 5,000,000, dengan harga pokok penjualan sebesar Rp 4,000,000. Atas transaksi penjualan ini dijurnal (ingat jurnal penjualan terdiri dari dua pasang):
[Debit]. Piutang Dagang – PT. XYZ = Rp 5,000,000
[Kredit]. Penjualan = Rp 5,000,000
(Untuk mengakui penjualan dan piutang dagang)
Dan;
[Debit]. Harga Pokok Penjualan = Rp 4,000,000
[Kredit]. Persediaan Barang = Rp 4,000,000
(Untuk mengakui Harga Pokok Penjualan, dan berkurangnya Persediaan Barang)
Intinya: Perusahaan belum PKP tidak memungut PPN.
Secara keseluruhan: Perusahaan yang BELUM berstatus PKP samasekali tidak mencatat dan tidak melaporkan adanya PPN baik itu di laporan komersial maupun fiskal.
Bagimana jika perusahaan SUDAH berstatus PKP? Nah ini dia yang sedikit lebih rumit. Namun bisa diikuti pelan-pelan, tidak rumit-rumit amat. Oke. Kita bahas untuk perusahaan yang SUDAH berstatus PKP.
(a) PEMBELIAN – Supplier, dimana perusahaan membeli barang, bisa jadi ‘sudah PKP’ atau ‘belum PKP’. Ini akan mempengaruhi penjurnalan:
(1) Jika supplier belum PKP maka sudah pasti tidak akan ada PPN-nya. Artinya, mereka tidak memungut PPN terlepas apakah perusahaan anda (sebagai pembeli) sudah berstatus PKP atau belum. Artinya juga, atas pembelian pada supplier yang belum PKP tidak melibatkan akun PPN, sehingga “Total Tagihan” diakui sebagai biaya atau persediaan saja—tergantung barang apa yang dibeli.
Misalnya: PT. JAK sudah PKP, membeli platic bag dari PT. Makmur Sentosa yang belum berstatus PKP sebesar Rp 3,000,000 secara kredit. Maka jurnalnya:
[Debit]. Persediaan Bahan Penolong = Rp 3,000,000
[Kredit]. Utang Dagang – PT. Makmur Sentosa = Rp 3,000,000
(2) Jika supplier sudah PKP, maka wajib memungut PPN. Misalnya: Tanggal 22 Februari 2012 PT. JAK Membeli benang jahit dari PT. Maju Jaya yang sudah PKP sebasar Rp 3,000,000. Atas pebelian tersebut maka PT. Maju Jaya memungut PPN sebesar Rp 300,000 (=10% x 3,000,000). Sehingga invoicenya akan menjadi sbb:
Benang jahit    = Rp 3,000,000
PPN 10%        = Rp     300,000
Total Tagihan = Rp 3,300,000
Dan atas pemungutan tersebut PT. Maju Jaya wajib menerbitkan “Faktur Pajak.” Bagi PT. Maju Jaya faktur pajak yang mereka terbitkan adalah “Faktur Pajak Keluaran” (FPK). Sedangkan bagi PT. JAK faktur pajak yang sama adalah “Faktur Pajak Masukan (FPM). Bagaimana menjurnal pembelian tersebut?
Benang jahit yang nilainya Rp 3,000,000 sudah jelas diakui sebagai Persediaan Bahan Penolong. Bagaimana dengan PPN-nya yang Rp 300,000, masuk ke akun mana? Debit atau kredit?
Bagi PT. JAK (yang sudah PKP), faktur pajak masukan senilai Rp 300,000 tersebut adalah “kredit pajak”—dengan kata lain: mengurangi “Utang PPN” yang akan dilaporkan nanti. Bisa dibilang bahwa setiap lembar Faktur Pajak Masukan (yang diterima dari supplier) adalah pengurang “Utang PPN.” Dengan demikian, maka nominal yang ada di Faktur Pajak Masukan (FPM) dicatat sebagai “Utang PPN” namun dimasukan di sisi debit (alias pengurang saldo utang yang biasanya ada di sisi kredit). Sehingga oleh PT. JAK pembelian benang tersebut dicatat dengan jurnal sbb:
[Debit]. Persediaan Bahan Penolong = Rp 3,000,000 (aset)
[Debit]. Utang PPN – Ditjen Pajak = Rp 300,000 (kewajiban di sisi debit)
[Kredit]. Utang Dagang – PT. Makmur Sentosa = Rp 3,300,000 (kewajiban)
Sebagai tambahan, tanggal 25 Februari 2012 PT. JAK membeli bahan baku kain dari PT. PQR (sudah PKP) sebesar Rp 20,000,000. Atas pembelian tersebut, PT. PQR meneribitkan invoice sbb:
Kain polyester @Rp 10,000, sebanyak 2000 meter = Rp 20,000,000
PPN 10%                                                                                        = Rp 2,000,000
Total Tagihan                                                                              = Rp 22,000,000
Maka PT. JAK mencatat pembelian tersebut dengan jurnal:
[Debit]. Persediaan Bahan Baku = Rp 20,000,000
[Debit]. Utang PPN – Ditjen Pajak = Rp 2,000,000
[Kredit]. Utang Dagang – PT. PQR = Rp 22,000,000
Intinya: setiap pembelian (apapun itu) yang disertai dengan Faktur Pajak Masukan (FPM), maka nominal yang ada dalam FPM dicatat sebagai “Utang PPN” di sisi DEBIT (lihat contoh di atas).
(b) PENJUALAN – Perusahaan yang sudah berstatus PKP wajib memungut PPN, terlepas apakah pembelinya sudah PKP atau belum. Bedanya hanya soal menerbitkan faktur pajak atau tidak saja. Untuk pembeli yang sudah PKP wajib diberikan Faktur Pajak, sedangkan yang belum tentu saja tidak.
Misalnya: PT. JAK sudah PKP, tanggal 26 Februari 2012 menjual barang dagangan berupa pakaian jadi kepada PT XYZ yang kebetulan juga sudah PKP sebesar Rp 100,000,000 (harga pokok penjualannya sebesar Rp 80,000,000). Atas transaksi tersebut PT. JAK wajib memungut PPN sebesa Rp 10,000,000 (10% x 100,000,000). Maka invoice yang diterbitkan menjadi:
Pakaian Jadi    = Rp 100,000,000
PPN 10%           = Rp    10,000,000
Total Tagihan  = Rp 110,000,000
PT. JAK mencatat penjualan tersebut dengan jurnal:
[Debit]. Piutang Dagang – PT. XYZ = Rp 110,000,000 (aset)
[Kredit]. Penjualan = Rp 100,000,000 (pendapatan di L/R)
[Kredit]. Utang PPN – Ditjen Pajak = Rp 10,000,000 (kewajiban)
(Untuk mengakui Penjualan dan PPN)
Dan;
[Debit]. Harga Pokok Penjualan = Rp 80,000,000 (HPP di L/R)
[Kredit]. Persediaan Barang Jadi = Rp 80,000,000 (aset)
Karena pembeli berstatus PKP, maka PT. JAK menerbitkan Faktur Pajak. Bagi PT. JAK (penjual) faktur ini adalah Faktur Pajak Keluaran (FPK) sedangkan bagi PT. XYZ faktur yang sama sadalah Faktur Pajak Masukan (FPM).
Sebagai tambahan, tanggal 27 Februari 2012 PT. JAK menjual pakaian jadi ke Boutique Cempaka yang belum PKP sebesar Rp 10,000,000. Karena PT. JAK sudah PKP maka wajib memungut PPN sebesa Rp 1,000,000 (=10% x Rp 10,000,000) terlepas apakah pembelinya sudah atau belum PKP. Hanya saja, karena Boutique Cempaka belum PKP maka PT. JAK tidak perlu menerbitkan Faktur Pajak (standar DJP). Cukup hanya dengan menerbitkan invoice yang mencantumkan PPN sbb:
Pakaian Jadi @Rp 100,000 sebanyak 100 pcs = Rp 10,000,000
PPN 10%                                                                            = Rp    1,000,000
Total Tagihan                                                                   = Rp 11,000,000
Jurnalnya sama seperti yang sebelumnya. Untuk contoh-contoh penjurnalannya saya rasa sudah cukup. Bagaimana dengan penyajiannya di Laporan Keuangan?

Penyajian PPN di Laporan Keuangan
Dari semua transaksi pembelian dan penjualan PT. JAK di atas (mulai dari PT. Maju Jaya sampai dengan Boutique Cempaka), jelas terlihat bahwa semua unsur PPN masuk ke akun “Utang PPN”. Hanya beda sisi sebit dan kredit saja:

• Untuk Pembelian yang ada Faktur Pajak Masukannya dicatat di sisi “DEBIT” pada akun “Utang PPN”.
• Untuk pembelian tanpa faktur Pajak Masukan, tidak ada pengakuan utang PPN karena memang tidak dipungut PPN, sehingga tidak mempengaruhi saldo akun “Utang PPN”
• Untuk penjualan—baik yang ada Faktur Pajak Keluaran maupun yang tidak, semuanya dicatat di sisi “KREDIT” akun “Utang PPN”.

Sehingga di penutupan buku PT. JAK untuk bulan Februari 2012, saldo buku besar akun “Utang Pajak” akan nampak sbb (kita asumsikan saldo awal akun ini nol):
Tanggal                                                 Debit                                                 Kredit
22-Feb                                                     300,000
25-Feb                                                 2,000,000
26-Feb                                                                                                 10,000,000
27-Feb                                                                                                    1,000,000
Total                                                    2,300,000                           11,000,000
Saldo                                                                                                       8,700,000
Saldo akun “Utang PPN” PT. JAK di penutupan buku 28 Februari 2012 yang sebesar Rp 8,700,000 (=11,00,000 – 2,300,000) itulah yang dibayarkan ke kas negara via bank persepsi. Katakanlah tanggal 8 Maret 2012 pegawai accounting PT. JAK melunasi utang PPN tersebut via bank. Maka atas pelunasan itu dicatat dengan jurnal:
[Debit]. Utang PPN – Ditjen Pajak = Rp 8,700,000
[Kredit]. Kas = Rp 8,700,000
Setelah jurnal tersebut dimasukan maka saldo “Utang PPN”, logikanya, jadi nol.
“Mungkin tidak saldo ‘Utang-PPN’ tidak nol setelah pelunasan?” Jawabannya: Mungkin saja. Itu bisa terjadi jika total nominal ‘PPN-pembelian’ lebih tinggi dibandingkan ‘PPN-penjualan’. Kasus seperti ini lumrah terjadi pada perusahaan-perusahaan yang berorientasi ekspor (dimana pungutan PPN-penjualan’ nyaris tidak ada karena tarif PPN penjualan ekspor nol) di satu sisinya, sementara di sisi lainnya perusahaan memiliki banyak faktur pajak masukan dari pembelian bahan baku, bahan penolong, dll.  Untuk masalah ini saya akan bahas nanti secara khusus di topik “Restitusi Pajak” (tax refund).
Sebagai simpulan akhir, untuk menjawab pertanyaan dalam judul tulisan ini: “PPN Masuk ke Laba-Rugi atau Neraca?“ Jawabannya: tergantung apakah perusahaan yang ditangani sudah berstatus PKP atau belum.  Jika sudah, maka setiap unsur PPN (baik atas pembelian maupun penjualan) masuk ke NERACA, persisnya ke dalam akun “Utang PPN” di sisi passiva. Sedangkan jika perusahaannya belum berstatus PKP maka tidak perlu mencatat PPN, setiap pembelian (terlepas apakah supplier mengitung PPN atau tidak) diakui sebesar total tagihan untuk kemudian dialokasikan entah itu ke akun biaya (Laba-Rugi) atau atau akun persediaan barang (neraca) tergantung barang apa yang dibeli.

 

Source: http://jurnalakuntansikeuangan.com/2012/02/ppn-masuk-ke-laba-rugi-atau-neraca-penjurnalan-dan-penyajian-ppn/#ixzz1ouHkHcw2

LANGKAH-LANGKAH PEMBUKUAN AKUNTANSI , SELANGKAH DEMI SELANGKAH

Akuntansi sering didefinisikan sebagai seni melakukan pencatatan,  pengelompokan, dan pelaporan transaksi keuangan. Rangkaian—selangkah demi selangkah—proses itulah yang disebut dengan “Siklus Akuntansi” yang sering diistilahkan dengan “pembukuan (bookkeeping)”.
Apakah pembukuan sama dengan akuntansi? Jelas berbeda. Pekerjaan pembukuan selesai sampai pada siklus saja, sementara pekerjaan akuntansi jauh lebih luas dari sekedar siklus akuntansi (pembukuan), termasuk auditing (pemeriksaan), penyusunan sistem akuntansi, akuntansi manajemen, hingga perpajakan.
Di tulisan ini saya akan berfokus pada siklus akuntansi (pembukuan) saja. Apa saja langkah-langkah yang dilalui dalam satu siklus akuntansi.
Ada 9 (sembilan) langkah yang dilalui dalam satu siklus akuntansi, yaitu:

Langkah-1. Mengumpulkan Dan Menganalisa Data Transaksi

Siklus akuntansi dimulai dari proses pengumpulan data transaksi keuangan dalam bentuk bukti transaksi yang oleh orang awam disebut ‘nota’.  Sesungguhnya bukti transaksi keuangan tidak selalu dalam bentuk nota, bisa jadi dalam bentuk lain—misalnya: akte, surat perjanjian, kwitansi, surat pengakuan utang-piutang.
Melalui bukti inilah data transaksi keuangan diidentifikasi. Setelah bukti transaksi terkumpul, selanjutnya dianalisa (bahasa awamnya dinilai)—apakah transaksi itu sah untuk diakui atau tidak, berapa yang harus diakui.

Misalnya:  Per hari ini PT. ABC membeli perlatan kantor, atas pembelian tersebut PT. ABC memperoleh bukti transaksi berupa nota. Disamping membeli peralatan kantor perusahaan juga membayar upah buruh, atas pembayaran upah tersebut, buruh PT. ABC menandatangani kwitansi, dan seterusnya.

Bukti-bukti transaksi tersebut oleh pagawai accounting dikumpulkan, lalu dinilai apakah bukti transaksi itu sah atau tidak, berapa besarnya nilai transaksi yang harus diakui.

Langkah-2. Mencatat Transaksi (Menjurnal/Posting)

Setelah bukti transaksi terkumpul dan dinilai, langkah selanjutnya adalah memasukan nilai yang terdapat pada bukti transaksi ke dalam buku catatan transaksi. Proses ini disebut dengan proses pencatatan—yang oleh orang akuntansi disebut “menjurnal” sering juga disebut “posting”.
Proses menjurnal bisa jadi dilakukan setiap kali ada transasi secara terus menerus sepanjang hari atau dimasukan sekaligus di sore hari. Catatan-catatan transaksi di langkah ini dalam akuntansi disebut dengan “Jurnal Umum (General Journal)”. Buku-buku yang menampung catatan transaksi ini sering disebut dengan buku jurnal umum (saya akan membahas jenis-jenis buku catatan ini di postingan lain secara terpisah).

Misalnya: Pukul 9 pagi ada transaksi penjualan, setelah nota dinilai (pada langkah-1) langsung dijurnal ke dalambuku penjualan. Pukul 10 pagi terjadi transaksi penjualan berikutnya, nota dinilai, setelah itu dijurnal. Bisa jadi transaksi-transaksi tersebut dikumpulkan saja dahulu, baru kemudian dijurnal menjelang penutupan jam kerja. Saya menyarankan agar setiap transaksi langsung dijurnal (jangan dikumpulkan terlebih dahulu).

Di era komputerisasi sekarang ini, proses menjurnal tidak lagi dilakukan dengan mencatat di buku. Melainkan di,masukan ke dalam sistem (software akuntansi).

Langkah-3. Memindahkan Catatan Transaksi ke Buku Besar

Pada langkah sebelumnya (jurnal umum), catatan transaksi masih dalam kondisi tercampur (berbagai macam transaksi ditampung dalam satu catatan). Di langkah ketiga ini, catatan transaksi tersebut dipindahkan ke dalam kelompok-kelompok akun (account)—sesuai dengan jenis transaksinya.

Misalnya: Jenis transaksi penjualan dipindahkan ke dalam akun penjualan, jenis transaksi pembelian bahan baku dimasukan ke dalam akun persediaan dan utang, jenis transaski berupa pembelian aset dimasukan ke dalam akun aktiva tetap, dan seterusnya.

Kelompok-kelompok akun ini disebut “Buku Besar (General Ledger)”. Di dalam akun buku besar,  satu jenis transaksi terkumpul menjadi satu kelompok, misalnya: akun buku besar penjualan terdiri dari transksi-transaksi penjualan saja, akun kas terdiri dari transaksi-transaksi yang berupa kas saja, akun aktiva tetap terdiri transaksi-transaksi aktiva tetap saja.
Di akhir proses ini, kumpulan nilai-nilai transaksi akan membentuk nilai akhir yang disebut dengan “saldo akhir (ending balance)”. Saldo akhir bisa berupa saldo debit atau saldo kredit, sesuai dengan jenis akunnya:

• Akun-akun kelompok aktiva (kas, piutang, persediaan, aktiva tetap) bersaldo debit.
• Akun-akun kelompok kwajiban (utang) bersaldo kredit
• Akun kelompok ekuitas pemilik (modal, laba ditahan) bersaldo kredit
• Akun pendapatan bersaldo kredit
• Akun biaya bersaldo debit

Catatan:
Di era komputerisasi, kehadiran software akuntansi membuat proses pada langkah ketiga ini parktis tidak diperlukan lagi. Sotware yang dipakai oleh perusahaan secara otomatis melakukan proses pemindahan data dari jurnal umum ke buku besar, begitu langkah kedua (menjurnal umum/posting) dilakukan.
Dalam akuntansi manual proses pemindahan ke buku besar mungkin dilakukan setiap menjelang penutupan buku, sehingga saldo akhir buku besar juga baru bisa dilihat. Sedangkan dalam akuntansi terkomputerisasi (menggunakan software akuntansi), proses pemindahan terjadi setiap kali transaksi dimasukan ke dalam software akuntansi—dan dan saldo akhir langsung bisa dilihat sesaat setelah posting dilakukan.

Langkah-4. Membuat “Neraca Percobaan (Trial Balance)”

Membuat neraca percobaan biasanya dilakukan setiap menjelang penutupan buku. Apa itu neraca percobaan? Bagaimana cara membuatnya?
Di masa sekarang ini semua perusahaan sudah menggunakan sistim ‘double entry’ yang mensyaratkan kondisi yang seimbang (balance). Artinya setiap penambahan pada suatu akun selalu disertai oleh pengurangan di akun lain—demikian sebaliknya. Sebagai implementasi, setiap transaksi dicatat ke dalam 2 (atau lebih) jenis akun sekaligus.

Misalnya: PT. ABC membeli perlatan kantor senilai Rp 1 juta. Atas transaksi pembelian ini dicatat dengan sistim double-entry, sehingga jurnalnya menjadi:
[Debit]. Aktiva – Peralatan Kantor = Rp 1 juta
[Kredit]. Kas = Rp 1 juta

Artinya: atas satu transaksi penjualan tersebut, di satu sisi membuat nilai aktiva peralatan kantor bertambah sebesar 1 juta, di sisi lainnya akun kas berkurang pada nilai yang sama, sehingga terjadi kondisi seimbang (balance). Dengan demikian, setelah semua transaksi terkumpul dan terakumulasi di buku besar, penggunaan sistim double-entry membuat NILAI—atau rupiah—jenis akun bersaldo debit akan selalu sama dengan jenis akun bersaldo kredit.
Proses membuat neraca percobaan (trial balance) pada langkah ini dimaksudkan untuk melakukan percobaan—memastikan bahwa nilai jenis akun bersaldo debit sama dengan jenis akun bersaldo kredit—balance (seimbang). Atau secara keseluruhan, jumlah nilai transaksi debit sama dengan transaksi kredit. Konkretnya, saldo-saldo akhir akun bersaldo debit dijumlahkan, dan saldo-saldo akun bersaldo negatif juga dijumlahkan, lalu dibandingkan. Jika nilainya sama berarti balance (sudah benar).
Bagaimana jika tidak sama (tidak balance)? Disilidiki—dicari tahu, mengapa tidak sama. Yang jelas sudah pasti ada ketidaksesuaian pencatat (jurnal).

Langkah-5. Membuat (Jurnal) Penyesuaian

Ada berbagai kemungkinan penyebab terjadinya ketidaksesuaian—sehingga nilai akun bersaldo debit dengan akun bersaldo kredit menjadi tidak sama (tidak balance):

• Adanya transaksi yang belum dicatat
• Adanya transaksi yang dicatat terlalu besar atau terlalu kecil (kesalahan perhitungan)
• Adanya transaksi yang tidak bisa diakui sekaligus akibat penerapan sistim akrual (misalnya: Atas pembelian aktiva tetap tidak bisa dibebankan sebagai biaya sekaligus, melainkan dialokasikan secara bertahap melalui penyusutan. Atas pendapatan diterima dimuka tidak bisa diakui sekaligus, melainkan di alokasikan secara bertahap. Atas beban bunga, beban sewa, pendapatan sewa, pendapatan bunga, dll).

Untuk semua penyebab itu, dibuatkan jurnal penyesuaian agar kesimbangan tercapai (saya akan membahas topik jurnal penyesuaian secara khusus di tulisan lain). Untuk pengalokasian penyusutan dan transaksi akrual, perlu dibuatkan tabel perhitungan dan jadwal.
Setelah jurnal penyesuaian dimasukan, proses dilanjutkan ke langkah berikutnya.

Langkah-6. Membuat Neraca Percobaan Setelah Penyesuaian (Adjusted Trial Balance)

Langkah keempat diulangi sekalilagi. Bila masih belum balance, maka langkah kelima juga dulangi. Kedua langkah ini akan terus diulangi hingga kondisi seimbang (balance) tercapai.

Langkah-7. Menyusun Laporan Keuangan (Financial Statements)

Setelah kesimbangan tercapai maka ‘Laporan Keuangan’ bisa disusun. Laporan keuangan adalah salah satu produk utama proses akuntansi, terdiri dari empat jenis laporan yaitu:

• Laporan Laba Rugi (Income Statement/Profit and Loss Statement)
• Neraca (Balance Sheet)
• Laporan Arus Kas (Cash Flow Statement)
• Laporan Perubahan Ekuitas/Modal (Equity Statement)

(saya akan bahas masing-masing laporan isi secara lebih terperinci melalui tulisan-tulisan lain di JAK).

Langkah-8. Melakukan Penutupan Buku (Closing The Book)

Pendapatan dan biaya terakumulasi dan dilaporkan untuk periode tertentu (umumnya bulanan, kuartalan atau tahunan. Institusi keuangan seperti bank mungkin melakukannya setiap hari). Agar kedua jenis akun ini tidak bercampur dengan periode berikutnya, maka perlu ditutup—sehingga saldonya menjadi nol—di setiap akhir periode.

Selisih antara pendapatan dengan biaya menghasilkan nilai tertentu. Nilai itulah yang disebut “Laba (Profit)” atau “Rugi (Loss)”. Laba terjadi bila selisih tersebut bernilai positif (Pendapatan lebih besar dibandingkan biaya), sedangkan rugi terjadi bila selisih bernilai negatif (biaya lebih besar dibandingkan pendapatan).

Penutupan dilakukan dengan memasukan jurnal pembalik (reversal journal)—pendapatan yang biasanya dijurnal di sisi kredit, pada proses ini ditempatkan di sisi debit; dan biaya yang biasanya ditempatkan di sisi debit, pada proses ini ditempatkan di sisi kredit—sehingga akun-akun pendapatan dan biaya akan menjadi nol.

Nilai selisih (laba/rugi) dipindahkan ke neraca, yaitu akun “Laba Peride Ini (Current Earning)” yang akan menambah akun “Laba Ditahan (Retained Earning)”.

Catatan: Khusus jurnal pembalik untuk menutup pendapatan dan biaya juga disebut “jurnal penutupan (closing jurnal)“.
Setelah langkah ke delapan ini dilakukan, maka akun-akun pendapatan dan biaya akan bernilai nol. Akun yang masih memiliki nilai saldo hanya akun-akun yang masuk dalam kelompok neraca saja (kas, piutang, persediaan, aktiva tetap, utang, dan modal atau ekuitas pemilik). Nilai saldo akun-akun keompok neraca terus diakumulasi dan dilanjutkan di periode-periode berikutnya.

Langkah-9. Memebuat Penyesuaian Kembali (Pasca Penutupan)

Langkah terakhir ini dilakukan untuk 2 tujuan, yaitu:

• Untuk memastikan bahwa semua kelompok akun pendapatan dan biaya telah ditutup; dan
• Untuk memastikan bahwa semua saldo akun kelompok neraca sudah dalam kondisi seimbang (balance) dan siap untuk menjadi saldo awal pembukaan buku periode berikutnya.

Itulah langkah-langkah yang dilewati dalam proses akuntansi, yang sering disebut dengan pembukuan (bookkeeping). Rangkayan langkah-langkah tersebut adalah satu siklus akuntansi (accounting cycle)—dan akan berulang di periode-peride berikutnya sepanjang perusahaan masih beroperasi.

Saya berharap, tulisan siklus pembukuan dan akuntansi ini dapat memberi gambaran yang jelas mengenai proses pembukuan dan akuntansi.
Terlihat tidak terlalu sulit ya? Pada kenyataannya, tidak semudah itu. Menjadi semakin rumit ketika menangani transaksi untuk jenis bidang usaha yang berbeda (perusahaan jasa, retail, manufaktur/industri, perbankan, real estate/developer, pertambangan, pertanian dan holticultura, francais, telekomunikasi, dan lain sebagainya)—masing-masing memiliki kekhasan dan standar perlakuan akuntansi yang berbeda-beda.
Tetapi jangan khawatir. Di tulisan-tulisan berikutnya, saya akan banyak membahas langkah-per-langkah ini secara mengkhusus—lebih rinci mendekati proses pekerjaan yang sesungguhnya. Proses pencatatan, pengelompokan dan pelaporan transaksi keuangan akun-per-akun—sesuai dengan bidang usahanya, dengan segala permasalahannya. Mau serius belajar akuntansi? Ikuti terus di JAK.

Source: http://jurnalakuntansikeuangan.com/2011/09/siklus-pembukuan-dan-akuntansi-selangkah-demi-selangkah/#ixzz1ouCD7XrP

Cowok itu menambah Tabungan

Lucu yah kalo kita bayangin kalo cowok tuh bantuin kita rajin menabung? kebayang ga gals?
simak beberapa fakta berikut yah :

1. cowok kalo abis bulan (buat yang punya cowok yg uda bekerja yah), pasti lagi seneng"nya d traktir jajan otomatis kan hemat pengeluaran kalo lagi iseng ada hasrat buat jajan hahai , alhasil uang kiriman bokap bisa di saving XD .
2. cowok itu ga bisa deh kalo melongok ke cewek yang kumel apalagi yang kumel itu ceweknya sendiri , ergghh bisa ngebatin deh (ih cewek gw gak banget sumpah!!), setau gw sih gals, kalo abis bulan ni yee , kalo gw shopping sama mami gw malah liat" cewek shopping sama cowoknya, wah gilak cowok nya loyal banget uda nganter bayarin pula .. (fakta loh) try to find it aja. :))
3. cowok yang ikhlas ceweknya cantik mesti berani bertaggung jawab. Tuntutan Loyalitas lagi nih.. hahah kata salah satu sumber (sebut saja kang japra) pernah punya quotes gitu "berani menghapus berani membelikan tinta yg d hapus" haha masih ga nyandak? maksudnya cowok kn suka nya ngapus bedak cewek , masak sih ga bertanggung jawab beliin kosmetik yang udaa di hapus, hahah so what deh? ampe segitunya.. over all gals,cowok kita  tuh makhluk paling membantu kita untuk rajin menabung , toh tabungan kita juga untuk masa depan kita pula. hahahah (iseng-iseng)

IDENTITAS DIRI

                                                            Nama             : Indah Nur Fitriani

                                                            NIM               : 1115111024

PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM AKUNTANSI

http://diahlittlestar.blogspot.com/

Perkembangan TI tidak hanya mempengaruhi dunia bisnis, tetapi juga bidang – bidang lain, seperti kesehatan, pendidikan, pemerintahan, dan lain-lain. Kemajuan TI juga berpengaruh signifikan pada perkembangan akuntansi yang kegiatannya tidak terlepas dari teknologi informasi tersebut. Semakin maju TI semakin banyak pengaruhnya pada bidang akuntansi. Perkembangan teknologi informasi, terutama pada era informasi berdampak signifikan terhadap sistem informasi akuntansi (SIA) dalam suatu perusahaan. Dampak yang dirasakan secara nyata adalah pemrosesan data yang mengalami perubahan dari sistem manual ke sistem komputer. Di samping itu, pengendalian intern dalam SIA serta peningkatan jumlah dan kualitas informasi dalam pelaporan keuangan juga akan terpengaruh.Perkembangan akuntansi yang menyangkut SIA berbasis komputer dalam menghasilkan laporan keuangan akan mempengaruhi praktik pengauditan. Perubahan
proses akuntansi akan mempengaruhi proses audit karena audit merupakan suatu bidang praktik yang menggunakan laporan keuangan (produk akuntansi) sebagai objeknya. Kemajuan TI juga mempengaruhi perkembangan proses audit. Kemajuan software audit memfasilitasi pendekatan audit berbasis komputer. Akuntan merupakan profesi yang aktivitasnya banyak berhubungan dengan TI. Perkembangan SIA dan proses audit sebagai akibat dari adanya kemajuan TI dan perkembangan akuntansi akan memunculkan peluang bagi akuntan. Peluang ini dapat dimanfaatkan oleh akuntan yang mempunyai pengetahuan memadai tentang SIA dan audit berbasis komputer. Sebaliknya, akuntan yang tidak mempunyai pengetahuan yang cukup tentang SIA dan audit berbasis komputer akan tergusur posisinya karena tidak mampu memberikan jasa yang diperlukan oleh klien.

            Perkembangan teknologi informasi yang pesat mengakibatkan perubahan yang sangat signifikan terhadap akuntansi. Perkembangan akuntansi berdasar kemajuan teknologi terjadi dalam tiga babak, yaitu era bercocok tanam, era industri, dan era informasi. Hal ini dinyatakan oleh Alvin Toffler dalam bukunya yang berjudul The Third Wave (Robert, 1992). Salah satu bidang akuntansi yang banyak dipengaruhi oleh perkembangan TI adalah SIA. Pada dasarnya siklus akuntansi pada SIA berbasis komputer sama dengan SIA berbasis manual, artinya aktivitas yang harus dilakukan untuk menghasilkan suatu laporan keuangan tidak bertambah ataupun tidak ada yang dihapus. SIA berbasis komputer hanya mengubah karakter dari suatu aktivitas. Model akuntasi berbasis biaya historis tidak cukup untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan pada era teknologi informasi (Elliot dan Jacobson, Gani, 1999). Model akuntansi pada era teknologi informasi menghendaki bahwa model akuntansi dapat mengukur tingkat perubahan sumber daya, mengukur tingkat perubahan proses, mengukur aktiva tetap tak berwujud, memfokuskan ke luar pada nilai pelanggan, mengukur proses pada realtime, dan memungkinkan network. Perubahan proses akuntansi akan mempengaruhi proses audit karena audit merupakan suatu bidang praktik yang menggunakan laporan keuangan (produk akuntansi) sebagai objeknya. Praktik auditing bertujuan untuk memberikan opini terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan yang dihasilkan oleh SIA.

           Dengan adanya kemajuan yang telah dicapai dalam bidang akuntansi yang menyangkut SIA berbasis komputer dalam menghasilkan laporan keuangan, maka praktik auditing akan terkena imbasnya. Perkembangan TI juga mempengaruhi perkembangan proses audit. Menurut Arens, terdapat tiga pendekatan auditing pada EDP audit, yaitu audit sekitar komputer (auditing around the computer), audit melalui komputer (auditing through the computer), dan audit berbantuan komputer (auditing with computer). Auditing around the computer adalah audit terhadap penyelenggaraan system informasi komputer tanpa menggunakan kemampuan peralatan itu sendiri, pemrosesan dalam komputer dianggap benar, apa yang ada dalam computer dianggap sebagai “black box” sehingga audit hanya dilakukan di sekitar box tersebut. Pendekatan ini memfokuskan pada input dan output. Jika dalam pemeriksaan output menyatakan hasil yang benar dari seperangkat input pada sistem pemrosesan, maka operasi pemrosesan transaksi dianggap benar. Salah satu bidang akuntansi yang banyak dipengaruhi oleh perkembangan TI adalah SIA. Pada dasarnya siklus akuntansi pada SIA berbasis komputer sama dengan SIA berbasis manual, artinya aktivitas yang harus dilakukan untuk menghasilkan suatu laporan keuangan tidak bertambah ataupun tidak ada yang dihapus. SIA berbasis komputer hanya mengubah karakter dari suatu aktivitas. Model akuntasi berbasis biaya historis tidak cukup untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan pada era teknologi informasi (Elliot dan Jacobson, Gani, 1999). Model akuntansi pada era teknologi informasi menghendaki bahwa model akuntansi dapat mengukur tingkat perubahan sumber daya, mengukur tingkat perubahan proses, mengukur aktiva tetap tak berwujud, memfokuskan ke luar pada nilai pelanggan, mengukur proses pada realtime, dan memungkinkan network. Perubahan proses akuntansi akan mempengaruhi proses audit karena audit merupakan suatu bidang praktik yang menggunakan laporan keuangan (produk akuntansi) sebagai objeknya. Praktik auditing bertujuan untuk memberikan opini terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan yang dihasilkan oleh SIA.
Secara singkat manfaat IT dalam Akuntansi adalah :

·        Menjadikan pekerjaan lebih mudah (makes job easier)

·        Bermanfaat (usefull)

·        Menambah produktifitas (Increase productivity)

·        Mempertinggi efektifitas (enchance effectiveness)

·        Mengembangkan kinerja pekerjaan (improve job performance)